Kajian Awal Proses Perjalanan SIKAB di Tanah Bertuah

MT.Syah 06 Juli 2019 00:47:47 WIB

Dalam rangka rapat koordinasi perencenaan pembangunan bidang sosial budaya berbasis sistem informasi IT ( Internet Technology ) di Kabupaten Serdang Bedagai, Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda ) Kabupaten Serdang Bedagai genjot pengembangan Sistem Informasi Desa ( SID ) terintegrasi dengan Sistem Informasi Kabupaten ( SIKAB) dengan tahapan awal penyusunan Roadmap.      

Kegiatan dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai Rabu 03/07/19, dibuka oleh Kepala Bappeda yang diwakili oleh Taupiq Saleh,SS Kasubbid Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam sambutannya menyampaikan bahwa “ diskusi kali ini bertujuan untuk melihat sudah sejauh mana pemanfaatan SID agar dapat dievaluasi dan merencanakan pembangunan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) dalam jangka panjang. Diharapkan penyusunan roadmap pembangunan SIKAB dapat diselesaikan melalui diskusi ini”.

Taupiq Saleh,SS dalam paparannya juga menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serdang Bedagai, cara kerja dan manfaatnya, selain itu juga dipaparkan tentang inisiasi pembangunan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) yang sudah diterapkan oleh pengembangnya di Kabupaten Gunung Kidul yang akan direplikasi di Kabupaten Serdang Bedagai, melalui semangat e-government, Indonesia satu data dan keberdaulatan data desa.

Lahirnya SIKAB  ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan terhadap aplikasi yang komprehensip, karena tidak dipungkiri telah lahir berbagai macam aplikasi yang sering sekali tumpang tindih bahkan tidak mudah digunakan sehingga pemanfaatannya tidak maksimal, “ contoh yang sedang dihadapi adalah soal pemutakhiran Basis Data Terpadu yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga sebagai data dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan nasional, saat ini menjadi urgen karena upaya yang dilakukan untuk memperbaiki data tersebut ternyata tidak berhasil secara efektif ”. jelas Taupiq Saleh.

Hal senada disampaikan Iswan kaputra dari yayasan Bitra Indonesia, keluarnya Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, seakan menjadi energy baru bagi kita untuk mewujudkan Sistem Informasi Kabupaten. “ Beberapa waktu yang lalu kita telah beraudiensi dengan Bapak Bupati Serdang Bedagai dan mendapat persetujuan tentang hal itu bahkan sangat mendukung dan menyatakan bahwa hal itu harus segera terlaksana, namun harus juga kita akui bahwa SDM kita baik tingkat desa maupun kabupaten masih perlu kita perhatikan secara lebih serius”.

Sudah ada 201 desa se-Kabupaten yang telah terpapar SID namun menurut laporan BITRA baru 102 desa yang sudah online. Untuk persiapan pelatihan masih terkendala data dasar kependudukan dari Dinas Dukcapil, mungkin hari ini bisa mendapat solusinya. Ucap Cakra perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) kabupaten serdang bedagai.

Memasuki sesi diskusi lebih jauh, Diskominfo Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kabid Penyelenggaraan e-Government, Mhd Fadhil Isa, S.STP, “ Saya ingin tahu perbedaan antara SIKAB dengan web kabupaten, karena kita telah memiliki web kabupaten, terkait data kependudukan sebenarnya kita memiliki jaringan tertutup sampai tingkat kecamatan sehingga memungkinkan akses data kependudukan sampai tingkat kecamatan, Menurut pemahaman saya SIKAB itu adalah himpunan data desa se-kabupaten yang disatukan dalam satu portal, berarti ini bisa disematkan dalam Web kabupaten Serdang Bedagai”.

Menyikapi hal tersebut’ Ramadhan Perwakilan Disdukcapil Kabupaten Serdang Bedagai mengungkapkan, terkait penggunaan data kependudukan telah diikat oleh UU no 23 tahun 2006, UU 24 tahun 2013 dan permendagri nomor 61 tahun 2015. Bahwa data kependudukan itu bersifat rahasia hanya memungkinkan untuk diberikan hak akses setelah adanya MoU antara Disdukcapil dengan OPD atau Diskukcapil dengan badan hukum tertentu, selain itu perlu juga disusun regulasi terkait siapa sebenarnya produsen data dan masalah legitimasi operator terhadap akses data kependudukan agar ada hak dan kewajiban yang diatur.

Mungkin perlu ada kajian hukum terhadap penerapan SIKAB ini karena telah ada Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang SPM Desa. Kalau memungkinkan setingkat perda untuk mengatur pemanfaatan data sampai tingkat desa, tambah Hawari, Koordinator Program Advokasi BITRA Indonesia disela sela diskusi.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Akbar mewakili Asosiasi Pegiat SID Serdang Bedagi mengeluhkan adanya kendala soal jaringan, selain kesibukan di desa yang saat ini sangat padat, dan dirasa juga masih perlu diadakan rapat-rapat untuk meningkatkan pengetahuan kami terhadap pengembangan SID melalui diskusi yang lebih produktif perlu terus ditingkatkan disertai pertemuan-pertemuan untuk lebih ke tekhnis aplikasi.

Sebagai kesimpulan pada penutupan kegiatan rapat yang disampaikan Taupiq Saleh,SS, ditentukan tim kecil untuk membahas lebih lanjut terhadap penyusunan draft roadmap SIKAB yang mana hasil penyusunan tersebut merupakan keputusan yang tidak terlepas dari rapat, dan untuk desa yang belum terpapar SID ada 36 desa maka harus diidentifikasi mana desa yang kecil yang bisa dilakukan pelatihan mandiri yang data dasarnya memungkinkan untuk menginput sendiri, terkhusus untuk kelurahan yang berjumlah 6 maka akan dilaksanakan pelatihan Sistem Informasi Kelurahan (SIK) dengan menunggu hasil MoU dengan Dukcapil.

 

 

Sumber : Notulensi Taupiq Saleh, SS

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

       Selamat dan Sukses

gambar

Ir. H Soekirman           Darma Wijaya,SE
Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Periode 2016-2021


Pesan Redaksi :


Layanan Mandiri


Silahkan hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Kemitraan

       IKLAN USAHA DESA

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Desa Tanjung Harap

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung